Tampilkan postingan dengan label BERITA. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 Juni 2014

Panglima Polem

6/12/2014 07:25:00 AM | Diposting oleh Rahmad | | Edit Entri

ASSALAMUALAIKUM WR-WB Selamat Datang Di Blog Dayah Mulia... Blog aneuk dayah mulia.. semoga dengen blog nyoe tanyoe aneuk dayah mulia jeut tabagi-bagi informasi dan ilmu , dan bermamfaat bagi tanyoe bersama. Hidup aneuk dayah mulia. "BEST ADaM" IS THE BEST

“Panglima Polem itu bukan satu orang, seperti yang dipikirkan masyarakat selama ini. Panglima Polem I , II, dan Panglima Polem III berjuang melawan Portugis. Sedangkan Panglima Polem IV sampai Panglima Polem X berjuang melawan Belanda…”

Oleh Junaidi Mulieng (*

“SAYA sudah tiga tahun menemani Panglima,” ungkap lelaki tua itu. “Itu saya lakukan atas kerelaan dan keikhlasan hati saya. Tidak ada bayaran sedikit pun yang saya terima dan saya tidak mengharapkan apa-apa,” lanjutnya.

Namanya Teungku Abdullah. Rambutnya sudah memutih. Dari kaki sampai wajahnya dipenuhi keriput. Ia menyandarkan tubuhnya yang lemas pada sebidang kayu yang jadi sekat tempat penyimpanan padi. Abdullah adalah penjaga arel permakaman Panglima Polem.

“Meunoe keuh meunyoe ka tuha, meusapeu hanjeut ta peubeut le (beginilah kalau sudah tua, tidak bisa kerja apa-apa lagi),”sambung Abdullah dengan suara parau. Ia mengenakan baju putih tua lengan panjang yang dilipat sebatas siku dan celana abu-abu.

“Ka lhee beuluen Abu saket, hana geujak sahoe (sudah tiga bulan Abu sakit, beliau tidak ke mana-mana),” ujar Yusuf, sang cucu yang mendampinginya.

Usia Abdullah 90 tahun. Suaranya pelan dan parau, sehingga beberapa kali apa yang diucapkannya kurang jelas terdengar. Untuk berbicara dengannya pun harus dengan nada tinggi, karena pendengarannya juga mulai terganggu.

“Hana pah le londeungoe, beurayek bacut gata peugah hai neuk (pendengaran saya sudah tidak pas lagi, yang besar sedikit ngomongnya nak),” kata Abdullah.

Abdullah tinggal di rumah sederhana. Atap rumbia, lantai bambu. Dinding rumah terbuat dari anyaman pelepah rumbia. Rumah itu hanya terbagi dua bagian. Satu untuk dapur, satunya lagi untuk kamar tidur. Rumah Abdullah tak jauh dari areal pemakaman Panglima Polem.

SUARA jangkrik hutan terdengar nyaring di areal permakaman. Letaknya di desa Lam Sie, kecamatan Seulimum, Aceh Besar. Bukit-bukit kecil, pegunungan, dan hamparan sawah yang membentang luas dengan padi mulai menguning mengitari permakaman seluas setengah hektare ini.

Sebuah balai merah muda terlihat dipenuhi dedaun gugur. Dekat pintu masuk salah satu makam terdapat sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Ilalang dan semak tumbuh di sekeliling makam, mulai dari pintu masuk, sampai ke dalam. Ini membuat tempat itu terkesan tak terawat. Nisan-nisan tua kebanyakan tak bernama.

Di depan permakaman terdapat dua pengumuman. Di beton bercat putih yang mulai mengelupas itu tertulis “Komplek Pemakaman T. Panglima Polem”, sedangkan di lempeng besi yang dipenuhi karat tertera peringatan: “Dilarang menjarah atau merusak peninggalan sejarah purba kala.”

Seingat Abdullah, makam Panglima Polem sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Sekitar tahun 1800-an. Awalnya makam itu dibangun secara sederhana, layaknya permakaman lainnya. Beberapa tahun lalu pihak keluarga mulai melakukan pembangunan kembali makam tersebut. Namun Abdullah tidak mengetahui pasti siapa yang menjaga makam itu sebelum dia.

Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba Abdullah mencoba bangkit dan berdiri, meskipun kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi.

“Hoe keu neuk jak Abu? (mau kemana Abu),” tanya Yusuf pada kakeknya.

“Lon grah, keu neuk cok ie (saya haus, mau ambil air),” ujar Abdullah.

“Neu duek hinan mantoeng, bah lon nyang cok. (duduk di situ saja, biar saya yang ambil),” sahut Yusuf.

Baru saja Yusuf mau bergerak dari tempat duduknya, Sakdiyah keluar dari ruangan sebelah sambil membawa segelas air putih untuk Abdullah. Rupanya Sakdiyah mendengar ketika Abdullah, ayahnya, meminta air.

“Kakek saya memang seperti itu, tidak pernah mau menyusahkan orang. Semuanya mau dikerjakan sendiri. Terkadang saya iri padanya. Walaupun sudah tua dan sakit seperti ini, tapi semangat kerjanya luar biasa,” kata Yusuf dengan nada serius.

Menurut Abdullah, ia tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah selama ia menjaga makam. Ia hanya memperoleh sedekah ala kadarnya dari para peziarah makam.

“Dari situ saya beli beras atau setumpuk ikan,” kata Abdullah.

Biasanya, hampir tiap minggu ada peziarah yang berkunjung ke makam tersebut. Di antara mereka ada yang ingin melepas nazar (janji), maupun hanya sekedar berziarah melihat-lihat tempat bersejarah.

Abdullah masih berharap akan ada bantuan dari pemerintah agar permakaman itu bisa lebih terawat. Alasannya, makam-makam tersebut adalah makam para pahlawan yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara ini.

DARI permakaman itu saya mengunjungi sebuah rumah di tengah kota Banda Aceh, tepatnya di Lampineung, yang tampak begitu asri. Pepohonan dan bunga-bunga memenuhi halaman.

Seorang pria bersetelan sarung kotak-kotak merah hati dan kemeja warna senada tersenyum ramah di teras rumah itu. Ia adalah Teuku Zainul Arifin Panglima Polem. Desember nanti ia akan berusia 60 tahun. Ia anak Panglima Polem X, Teuku Muhammad Ali, sekaligus cucu Panglima Polem IX, Muhammad Daud.

“Kuburan itu sudah ada sejak tahun 1800-an sejak dimakamkan Panglima Polem I yang bernama Tengku Dibatee Timoh. Nama itu diberikan setelah beliau meninggal, karena batu nisannya yang terus tumbuh. Makam beliau berdekatan dengan makam besar Muhammad Daud,” tutur Arifin kepada saya.

Menurut Arifin, makam tempat Panglima Polem Muhammad Daud disemayamkan dibangun pemerintah Indonesia sekitar tahun 1970-an sebagai tanda penghormatan. Di dekatnya juga ada makam ayah Arifin, Panglima Polem X, Muhammad Ali.

“Panglima Polem itu bukan satu orang, seperti yang dipikirkan masyarakat selama ini. Panglima Polem I dan Panglima Polem III berjuang melawan Portugis. Sedangkan Panglima Polem IV sampai Panglima Polem X berjuang melawan Belanda,” ujar Arifin.

Arifin menceritakan silsilah Panglima Polem kepada saya.

“Sultan Iskandar Muda menikah dengan tiga perempuan. Dari istri pertama beliau mempunyai dua orang anak. Si sulung bernama Meurah Pupok. Ia dihukum mati karena dituduh berzinah,” kisah Arifin.

Kisah Meurah Pupok berzinah telah lama beredar di kalangan warga Aceh, tetapi kebenarannya masih diragukan. Belum ada bukti sejarah yang otentik tentang peristiwa tersebut.

Anak kedua Sultan bernama Sultanah Safiatuddin, yang menikah dengan Sultan Iskandar Tani. Namun pernikahan Safiatuddin dengan Iskandar Tani tidak menghasilkan keturunan.

Isteri Sultan yang kedua bernama Puteri Kamaliah atau lebih dikenal Puteri Pahang atau Putroe Phang. Ia puteri dari Kerajaan Pahang. Dari isteri keduanya ini pun Sultan tidak dikaruniai keturunan. Isteri ketiga Iskandar Muda bernama Nyak Meuligoe. Ia asal Lam Sie, Seulimum, Aceh Besar.

Dari isteri ketiga ini Sultan dikaruniai seorang putera bernama Tueku Imum Itam Maharaja yang bergelar Teuku Dibatee Timoh. Ia juga dimakamkan di permakaman Panglima Polem di Lam sie.

“Sebenarnya Panglima Polem (Teuku Dibatee Timoh) dijagokan menggantikan Sultan. Tapi karena ia merasa bukan anak dari istri pertama, ia membantu adiknya, Safiatuddin untuk menjalankan pemerintahan. Karena itulah ada embel-embel Polem di belakang nama Panglima, yang berarti Abang,” jelas Arifin.

Teuku Dibatee Timoh mempunyai seorang putera yang diberi nama Teuku Panglima Polem Cut Sakti Lamcot (1675) atau Panglima Sagi XXII Mukim/Mangkubumi. Kepada Cut Sakti Lamcot inilah gelar Panglima Polem pertama kali diberikan. Setelah Cut Sakti Lamcot meninggal dunia, gelar Panglima Polem diwariskan kepada keturunan selanjutnya, yaitu Sri Muda Perkasa Teuku Panglima Polem Cut Lahat, Sri Muda Perkasa Teuku Panglima Polem Cut Kleung, Sri Muda Perkasa Panglima Polem Cut Ahmad (1845), Sri Muda Perkasa Teuku Panglima Polem Mahmud Cut Banta (1879), Sri Muda Teuku Panglima Polem Ibrahim Muda Raja Kuala (1896), dan Sri Muda Perkasa Teuku Panglima Polem Muhammad Daud (1896-1936).

Gelar Panglima Polem diberikan kepada keturunan Panglima Polem yang cakap dan cerdas. Tidak harus anak lelaki pertama.

“Seperti Panglima Polem II, yang bernama Teuku Muda Sakti, ia merupakan anak kedua Panglima Polem I. Sebenarnya, sang kakak Teuku Muda Suara yang menyandang gelar Panglima, tapi setelah dua bulan, gelar itu diberikan kepada adiknya yang dianggap lebih mampu,” lanjut Arifin.

Arifin kemudian berkisah tentang kakeknya, Teuku Panglima Polem Muhammad Daud. Pada Januari 1891 ia diangkat sebagai Panglima Polem IX untuk menggantikan ayahnya Panglima Polem Raja Kuala yang telah berpulang ke rahmatullah. Setelah pengangkatannya, dia diberi gelar Teuku Panglima Polem Sri Muda Setia Perkasa Muhammad Daud.

Dari kesepuluh Panglima Polem tersebut, yang paling banyak dicatat sejarah adalah perjuangan dan kehidupan Muhammad Daud. Fotonya banyak dipajang di sekolah-sekolah dasar. Lelaki itu memakai meukeutop, topi khas Aceh, baju putih, dan kacamata tebal-bundar seperti milik penyanyi pop Amerika terkenal yang mati ditembak, John Lennon.

Meski begitu, kata Arifin, banyak data sejarah yang ditulis sejarawan Indonesia melenceng dari kenyataan sebenarnya.

“Seperti adanya isu bahwa Panglima Polem (Muhammad Daud) menyerah kepada Belanda. Padahal Panglima Polem tidak pernah menyerah melainkan mengatur strategi baru untuk melawan Belanda.” Arifin menjelaskan tentang perjuangan kakeknya.

Menurut Arifin, pada tahun 1930-an sang kakek membangun komitmen dengan Belanda di Lhokseumawe. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Daud menyatakan tidak akan berperang gerilya. Hal itu disambut Belanda dengan penuh suka cita. Sebenarnya itu merupakan taktik sang panglima yang hendak berjuang lewat jalur pendidikan. Muhammad Daud kemudian mendirikan Ma’had Iskandar Muda atau disingkat MIM.

Pada saat itu ia melihat kondisi masyarakat Aceh yang dianggapnya sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai agama.

“Akhirnya beliau turun gunung berhenti bergerilya. Pada tahun 1935 ia memanggil kembali ulama Aceh yang bernama Abu Lam U dan Teuku Indrapuri yang sedang berada di Malaysia untuk membenahi kembali masyarakat Aceh yang sudah lupa daratan,” kisah Arifin dengan semangat.

“Gelar Panglima Polem bukan sembarang diberikan, itu merupakan milik sah keluarga dan keturunan Panglima Polem. Tapi setelah ayah saya, Panglima Polem Muhammad Ali, gelar Panglima Polem hanya diletakkan di belakang nama saja, karena kita bukan pahlawan hanya pewaris,” lanjutnya.

Dari pernikahan Muhammad Daud dengan Teuku Ratna lahir seorang putra yang dinamai Teuku Panglima Polem Muhammad Ali atau Panglima Sagi XXII Mukim.

Muhammad Ali mempunyai dua orang istri, yaitu Teungku Putri dan Cut Nyak Bungsu. Isterinya yang pertama berasal dari Keudah, Kuta Raja (sekarang Banda Aceh). Dari Teuku Putri, ia dikaruniai empat anak. Mereka adalah Pocut Asiah, Teuku Hasan (almarhum), Teuku Abdullah (almarhum), dan Teuku Husni.

Cut Nyak Bungsu yang berasal dari Padang Tiji, Pidie, memberinya empat anak pula, yaitu Teuku Bachtiar Panglima Polem (almarhum), Teuku Iskandar Panglima Polem, Teuku Zainul Arifin Panglima Polem dan Pocut Ernawati.

DALAM buku Sumbangsih Aceh Bagi Republik yang disunting Teuku Mohammad Isa, disebutkan bahwa Teuku Panglima Polem Muhammad Ali merupakan seorang pahlawan Aceh yang telah berjuang sejak penjajahan Belanda sampai Jepang.

Lelaki kelahiran Lam Sie tahun 1905 ini sempat ditolak pemerintah Belanda untuk menggantikan ayahandanya Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, selaku Panglima Sagi (Panglima Sago) XXII Mukim. Namun, ia akhirnya sah diangkat sebagai panglima sago pada pertengahan tahun 1941.

Pada 24 Februari 1942, Muhammad Ali memimpin serangan terhadap militer Belanda di Seulimeum sebagai titik awal perlawanan untuk kemerdekaan di Aceh Besar.

Di tahun 1944 ia berhasil mengambil alih pemerintahan dari pihak Jepang. Ia menjabat Asisten Residen Aceh dan Ketua Kemakmuran Karesidenan Aceh pada Desember 1945.

Di awal Juni 1948 presiden Soekarno berkunjung ke Aceh. Rakyat Aceh menyambut kunjungan presiden pertama Indonesia itu dengan meriah. Pada tanggal 17 Juni 1948, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) mengadakan jamuan khusus untuk Soekarno di Hotel Aceh, Kuta Raja.

Dengan nada sungguh-sungguh, Soekarno meminta rakyat Aceh membelikan dua pesawat udara untuk Republik Indonesia atau RI. Pesawat udara tersebut akan digunakan untuk menembus blokade udara total Belanda.

Tiba-tiba Haji Juned, wakil GASIDA, membisiki Muhammad Ali untuk menerima tantangan Soekarno itu.

Ia mengajukan dirinya menjadi ketua umum panitia pembelian dua pesawat terbang, yaitu Seulawah RI 01 dan Seulawah RI 02.

Minggu pagi, 20 Juni 1948, bertempat di pendopo Keresidenan Aceh, diadakan penyerahan secara simbolis dua pesawat tersebut kepada presiden Soekarno. Penyerahan dilakukan langsung oleh Muhammad Ali atas nama GASIDA sekaligus Residen Aceh dan Teuku Chiek Daudsyah, atas nama rakyat Aceh. Masing-masing menyerahkan Seulawah RI 01 dan Seulawah RI 02.

“Untuk pembelian pesawat udara Seulawah RI 01 dibeli dengan dana yang dikumpulkan dari GASIDA. Satu lagi, Seulawah RI 02, dibeli dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat Aceh. Setelah itu, baru diserahkan dalam bentuk mata uang untuk pembelian pesawat tersebut,” kisah Arifin.

Menurut Arifin, setelah penyerahan tersebut rakyat Aceh sedikit kecewa.

“Masyarakat Aceh menyumbang pada Soekarno untuk membeli dua pesawat. Namun yang terbeli hanya satu, sedangkan untuk satunya lagi tidak tahu. Raib entah ke mana,” kata Arifin.

Seulawah RI 01 ini, oleh Wiweko, seorang perwira Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, dengan piawainya dikomersilkannya ke luar negeri, tepatnya di Burma, selama masa agresi Belanda II. Seluruh keuntungan usaha ini digunakan untuk membiayai kegiatan diplomat Indonesia di luar negeri. Dengan berbekal Seulawah RI 01, Wiweko membangun perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia Airways.

“Sangkalan sebagian orang Indonesia bahwa fakta Seulawah RI 01 dan RI 02 dan Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia hanya mitos, perlu dikaji ulang,” kata Arifin, tegas.

PADA 1958, Muhammad Ali merasa tak ada lagi yang bisa dilakukannya di Aceh. Ruang geraknya hanya di dalam kota, sedang kondisi di luar kota tidak aman. Pasukan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) menguasai Aceh.

“Ayah memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Untuk keamanannya, diurus Wakil Perdana Menteri II Kabinet AA (sebutan pada waktu itu), Kyai Haji Idham Khalid. Ayah saya diangkat menjadi penasehatnya dengan Surat Keputusan Nomor 62/WKPM/X/1958,” ujar Arifin.

Sementara itu Aceh sedang melakukan perdagangan dengan Penang, Malaysia. Dan berkat bantuan Wakil Perdana Menteri II Idham Khalid, dengan izin Menteri Perindustrian Ir. Inkiriwang, Muhammad Ali ditunjuk sebagai salah satu distributor semen Padang untuk Sumatera Utara.

Suatu malam di awal bulan Desember 1958, sewaktu Muhammad Ali sedang tidur nyenyak bersama Jusuf Gading di Krekot Bunder, Jakarta, tiba-tiba penginapan mereka digedor tentara. Setelah pintu dibuka, masuklah dua perwira yang menanyakan Muhammad Ali. Mereka memintanya menyiapkan pakaian untuk dibawa, karena ia akan ditahan.

Penahanan itu berdasarkan surat perintah yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat waktu itu, Jenderal Abdul Haris Nasution.

“Penangkapan tersebut merupakan suatu kekeliruan dan ayah saya sama sekali tidak merasa takut waktu itu, karena beliau merasa tidak bersalah. Beliau yakin, setelah diperiksa, akan dibebaskan dan diperlakukan dengan baik dan sopan,” tutur Arifin.

Muhammad Ali dibawa ke Mampang I. Ini Markas Team Khusus SUAD I (sebutan untuk tentara waktu itu). Tak berapa lama, kemenakannya yang bernama Tuanku Husin bergabung dengannya di tahanan militer itu. Mereka menduga hal ini terjadi atas permintaan Jenderal Nasution.

Usut punya usut, rupanya penahanan ini berkaitan dengan pertemuan Muhammad Ali dan sejumlah rekannya, termasuk Tuanku Husin, dengan menteri dalam negeri. Pertemuan itu bertujuan agar tercapai perdamaian di Aceh yang tengah dilanda pemberontakan DI/TII.. Rombongan ini juga berniat menghadap presiden Soekarno.

Setelah ditahan di Mampang I, Muhammad Ali dibawa ke penjara Cipinang dan digolongkan sebagai tahanan politik.

“Setelah ditahan setengah bulan, ayah saya dipanggil ke kantor penjara. Di sana beliau difoto, diukur tinggi badan dan dibuat sidik jari. Seperti orang yang berurusan karena perbuatan kriminal. Kemudian disuruh kembali ke tempat dan tidak dilakukan apa-apa. Padahal dalam dalam perintah yang ditandatangani Jenderal A.H. Nasution, ayah saya diperiksa dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam,” kisah Arifin.

Di akhir Agustus 1959, status Muhammad Ali menjadi tahanan rumah. Ini berdasarkan surat yang ditandatangani Jenderal Nasution dan Kapten Soedharmono.

“Sebulan setelah itu, status diubah menjadi tahanan kota. Selama tahanan kota, setiap hari Kamis, beliau harus melapor ke Mampang I. Akhir tahun 1959, ayah saya baru bebas dari semua status tahanan. Beliau ditangkap karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan DI/TII. Namun kecurigaan tersebut tidak terbukti, karena ayah saya orang yang bersih dan ikhlas membela negara,” kata Arifin.

Setelah keluar dari penjara, saat pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat Republik Indonesia atau MPRS RI tahun 1962, Muhammad Ali diangkat jadi anggota selaku utusan daerah bersama-sama dengan anggota lainnya.

“Tahun 1967, beliau diberhentikan secara hormat karena tidak terpilih lagi,” lanjut Arifin.

Namun tanggal 1 Agustus 1968, Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kyai Haji Idham Khalid mengangkatnya sebagai Penasehat Bidang Khusus, dengan keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat No.32/Kpts/Kesra/VII/68.

MUHAMMAD Ali jatuh miskin ketika kembali ke Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halaman, ia berusaha mengirim surat kepada menteri dalam negeri dengan perantara gubernur Aceh Sumatera untuk memohon agar dirinya diberikan tunjangan pensiun.

Ia melampirkan semua besluit (surat keputusan), kecuali satu, besluit pemberhentiannya sebagai bupati Pidie yang diperbantukan pada gubernur Sumatera Utara. Surat itu hilang. Meski salinannya tidak dilampirkan, tanggal dan nomor surat besluit tetap disebutkan.

“Dengan perantaraan temannya di Jakarta, ayah saya menyuruh untuk mencari dalam Arsip Departemen Dalam Negeri RI. Setelah ditemukan, ternyata bundel arsip ayah saya berisi satu bon dan sebagian isi bundel tersebut telah diambil oleh seorang pegawai dan pegawai tersebut telah meninggal dunia. Karena kekurangan besluit pemberhentian itu, keputusan tentang pensiunnya tidak dapat diberikan oleh menteri dalam negeri,” urai Arifin.

Menurut Arifin, pada 1962 Muhammad Ali pernah menerima sepucuk surat dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang berisi tentang penjelasan kesediaannya untuk diangkat kembali sebagai bupati Pidie. Surat tersebut ditandatangani Kepala Seksi Sumatera Nusa Tenggara, Suparko.

“Namun surat tersebut tidak diterima olah ayah saya, karena pada waktu itu beliau telah kembali ke Aceh,” ujar Arifin.

Akhirnya Muhammad Ali membalas surat itu. Setelah mengisi daftar isian yang dilampirkan dalam surat tersebut, yang masing-masing tiga rangkap. Setelah mendapat pengesahan Panglima Kodam I, waktu itu Kolonel Nyak Adam Kamil, Muhammad Ali berangkat kembali ke Jakarta untuk menjumpai Suparko dan menyampaikan sendiri surat pengangkatannya.

Pada waktu Suparko membaca daftar isian dalam kolom kedudukan terakhir saat pemberontakan DI/TII, Suparko mengajukan beberapa pertanyaan kepada Muhammad Ali.

“Bekerja Aktif, menerima uang tunggu karena sakit dan turut memberontak. Pertanyaan terhadap keterlibatan ayah saya sebagai pemberontak, berkali-kali ditanyakan. Namun beliau menjawab dengan tegas dan bangga, tidak pernah memberontak terhadap Pemerintah RI,” ujar Arifin.

Tapi entah mengapa, Suparko tetap memutuskan untuk tidak menyetujui memberikan uang pensiun kepada Muhammad Ali.

“Itulah ketidakadilan, orang yang setia pada negara tidak diperhatikan, yang tidak setia diperhatikan. Hal ini sama seperti Aceh sekarang, bagi mereka yang dianggap memberontak diberikan bantuan, sedangkan masyarakat yang hidup miskin dan berjasa pada negara, tidak mendapatkan apa-apa. Sejarah selalu berulang,” kata Arifin, lagi.

Pada 6 Januari 1974 Muhammad Ali menghembuskan nafas terakhirnya tanpa pernah sepeser pun menerima uang pensiunnya.

Ironisnya, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Panglima Polem terakhir ini pada 2003, ketika Megawati Soekarno menjabat presiden.

0 komentar

Jumat, 09 Mei 2014

5 tempat wisata di Aceh yang menakjubkan

5/09/2014 08:52:00 AM | Diposting oleh Rahmad | | Edit Entri

” 5 tempat wisata di Aceh yang menakjubkan ”

Aceh merupakan provinsi
paling barat di Indonesia,
Aceh merupakan provinsi
yang memiliki keistimewaan
ter sendiri di Wilayah Indonesia, selain daerahnya yang
istimewa ternyata tempat wisata di Aceh juga sangat istimewa indah, banyak tempat
tujuan wisata di Aceh yang
memiliki pesona yang luar biasa.

Nah berikut ini ada beberapa tempat wisata yang sangat
indah di Aceh, ingin tahu tempat apa aja itu ?
simak lima Tempat Wisata di Aceh berikut ini :

1. Mesjid Raya
Baiturrahman (Banda Aceh)

Mesjid Raya Baiturrahman
Banda Aceh ini merupakan
saksi bisu sejarah Aceh, terletak di pusat kota Banda Aceh dan merupakan kebanggaan masyarakat Aceh.
Masjid Raya Baiturrahman juga merupakan simbol religius,keberanian dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini di bangun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), dan merupakan pusat pendidikan
ilmu agama di Nusantara.
Pada saat itu banyak pelajar dari Nusantara, bahkan dari Arab, Turki, India, dan Parsi
yang datang ke Aceh untuk
menuntut ilmu agama.

Mesjid ini merupakan markas pertahanan rakyat Aceh ketika berperang dengan Belanda (1873-1904). Pada saat terjadi Perang Aceh pada tahun
1873, masjid ini dibakar habis oleh tentara Belanda. Pada saat itu, Mayjen Khohler tewas tertembak di dahi oleh pasukan Aceh di pekarangan
Masjid Raya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun sebuah monumen kecil
di depan sebelah kiri Masjid Raya, tepatnya di bawah pohon ketapang. Enam tahun
kemudian, untuk meredam
kemarahan rakyat Aceh,
pihak Belanda melalui Gubernur Jenderal Van Lansnerge membangun kembali Masjid Raya ini dengan peletakan
batu pertamanya pada tahun 1879. Hingga saat ini.

Masjid Raya telah mengalami lima kali renovasi dan perluasan (1879-1993). Mesjid ini
merupakan salah satu Mesjid yang terindah di Indonesia
yang memiliki tujuh kubah,
empat menara dan satu menara induk. Ruangan dalam
berlantai marmer buatan Italia, luasnya mencapai 4.760
m2 dan terasa sangat sejuk
apabila berada di dalam ruangan Mesjid. Mesjid ini dapat
menampung hingga 9.000 jama‘ah.
Di halaman depan masjid terdapat sebuah kolam besar,
rerumputan yang tertata
rapi dengan tanaman hias
dan pohon kelapa yang tumbuh.

2. Air Terjun Blang Kolam (Aceh Utara)

Air Terjun Blang Kolam Berlokasi di hutan yang teduh dan terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan ketinggian sekitar 75 Meter. Tempatnya yang sejuk dengan alam yang
masih asri sekali. Bagi yang
ingin merasakan dinginnya
air terjun, bisa berendam disini atau sekedar bersantai diakhir pekan. Tempat ini sangat cocok sebagai rekreasi keluarga.
dan Air Terjun Blang Kolam pun kembali menunjukan kegairahannya, bagaimana pun air terjun blang kolam pernah menjadi tempat favorit.

Untuk mencapai lokasi Blang Kolam sebenarnya tidak
sulit, cukup banyak jalur yang bisa di tempuh, bisa melalui Cunda Kota Lhokseumawe, Kandang Aceh Utara dan
kawasan muara satu kota lhokseumawe, namun sayang kondisi jalan. menuju objek Wisata Blang Kolam sangat memprihatinkan. Selain hal itu, kondisi jalan yang terjal dan licin juga menjadi salah satu penghambat bagi pengunjung
yang ingin menikmati objek
wisata ini. Hal lain yang kurang dalam objek wisata ini adalah sarana pendukung seperti Mushalla, MCK, dan tali pembatas jalur. Sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Sudah berjanji, akan melakukan renovasi objek wisata ini sejak 2009.

3. Gunung Selawah Agam (Aceh Besar)

Gunung Seulawah Agam Kabupaten Aceh Besar. Seulawah Agam kaya akan berbagai
Flora dan Fauna. Sebut saja Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatraensis), Kedih (Presbytis Thomasi), Burung
Rangkong (Buceros Rhinocerous), dan Jamur (Fungi) berbagai species serta satwa- satwa lainnya. Menurut kabar, nantinya Seulawah Agam dan
kembarannya Seulawah Inong akan dijadikan sebagai kawasan konservasi. Itu penting, mungkin saja mengingat perambahan kayu kian marak
saja di sana.

4. Gunung Borni Telong (Bener Meriah)

Gunung Burni Telong adalah gunung yang terletak di Kabupaten Bener Meriah dan telah mejadi ciri khas dari Kabupaten Tersebut. Gunung Burni Telong adalah gunung berapa Aktif dan pernah meletus pada Tanggal 7 Desember 1924 menyebabkan kerusakan hebat lingkungan sekitarnya termasuk lahan pertanian
dan perkampungan. Burni Telong yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gunung yang terbakar, berada di
ketinggian 2.600 meter di
atas permukaan laut.
Gunung ini hanya berjarak lima kilometer dari Redeolong, ibu kota Kabupaten Bener
Meriah dan Bandar Udara Rembele (RBL).

Untuk mencapai gunung yang sering disebut Burni Cempege (gunung yang penuh belerang– red), Ada beberapa
jalur. Salah satunya, melalui Jalur Edelwais. Dinamakan
Edelwais karena di sepanjang jalur itu ditumbuhi bunga Edelwais yang oleh masyarakat Gayo dipercayai sebagai bunga abadi. Jalur ini diawali dengan jalan aspal mulai dari simpang jalan utama Takengon-
Bireuen sampai ke lereng Burni Telong tepatnya di desa
Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah yang berjarak 3 km. Bila mau melakukan Pendakian sebaiknya berkonsultasi dulu dengan pemuda-pemuda setempat atau mengajak satu dua orang dari mereka turut serta, kecuali anda sudah mengenal betul medan dan jalur pendakian Gunung Burni Telong. Kondisi lapangan untuk mencapai ke ketinggian puncak memang agak terjal. Tapi, jalur dari Bandar Lampahan menuju lereng gunung merupakan pilihan favorit para pecinta alam atau pendaki gunung.

Setelah melewati medan terjal, kita menemukan sebuah gua, yang sering digunakan pendaki sebagai tempat menginap bila ingin bermalam untuk beberapa hari. Di ketingian
Burni Telong, hamparan pohon pinus memanjakan mata Anda Inilah satu-satunya gunung berapi aktif di dataran
tinggi Gayo, Aceh Tengah
dan Bener Meriah.

5. Panta Terong (Aceh Tengah)

Pantan Terong adalah sebuah bukit yang terletak di puncak bukit dataran tinggi gayo.
Di tempat ini kita bisa melihat ibu kota Aceh tengah dan
danau laut tawar secara keseluruhan, lapangan pacuan kuda di kecamatan Pegasing, bandara udara Rembele dari atas, dengan diapit serta di kelilingi punggung gunung bukit barisan yang elok.
Pantan Terong terletak di kecamatan Bebesan, 7.5 km dari kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Nah itulah 5 tempat dari
sekian banyak tempat wisata yang ada di Aceh, di lain
waktu kita akan menambah kan nya lagi

0 komentar

Sabtu, 03 Mei 2014

Kesultanan Aceh Darussalam

5/03/2014 08:20:00 AM | Diposting oleh Rahmad | | Edit Entri

1. Sejarah Awal Mula

Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri).

Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.

Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah.

Istana Daruddunia Kesultanan Aceh Darussalam ; Ilustrasi

Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Prasasti Peninggalan Kesultanan Aceh,
yang ditengarai sebagai Singgasana Sultan Aceh

Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73).

Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya dalam keseluruhan sejarah universal. Dalam hikayat Aceh seperti yang dianalis Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”, bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya untuk menyusun riwayat hidupnya (Denys Lombard, 2007:43).

Mengenai asal-usul Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena, selain banyaknya versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana Barat yang sempat singgah di Aceh. John Davis, nama musafir itu, mencatat bahwa orang Aceh mengganggap diri mereka keturunan dari Imael dan Hagar (Nabi Ismail dan Siti Hajar). Tiga abad kemudian, Snouck Hugronje mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulubalang bernama Teungku Kutakarang (wafat pada November 1895), yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari orang Arab, Persi, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa (Lombard, 2007:62).

Dalam buku karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul “Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh” (2006), dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sempat dinamakan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan/kesultanan, yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk Untuk nama ini, ada juga yang menyebutkan nama "Aceh Lhee Sagoe" (Aceh Tiga Sagi). Selain itu, terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti (Aceh Proper) atau “Aceh yang sebenarnya” karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam dan juga letak ibukotanya," untuk menamakan Aceh.

Nama Aceh sering juga digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibukota kerajaannya, yakni yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam. Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama “Achem”, “Achen”, dan “Aceh”, orang Arab menyebut “Asyi”. “Dachem”, “Dagin”, dan Dacin”, sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama “Atje” dan “Tashi” (Sufi & Wibowo a, 2006:73-74).

Letak Ibukota Kesultanan Aceh, Kutaraja,
yang kemudian dikenal dengan Nama "Bandar Aceh Darussalam"

Dalam karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain, yaitu yang terangkum dalam buku dengan judul “Ragam Sejarah Aceh” (2004), disebutkan bahwa selain sebagai penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai penduduk asli yang mendiami Bumi Aceh. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk, Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh, itu telah eksis semenjak Aceh masih berupa sebuah kerajaan/kesultanan (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo b, 2004:1-2).

Sementara itu, menurut penelitian K.F.H. van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul “Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan” (1986), dituliskan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ureueng Mante. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Ophir di Semenanjung Tanah Melayu, menurut van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asal suku-suku bangsa lain (K.F.H. van Langen, 1986:3).

a. Masuknya Kolonialisme Barat

Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain juga disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinyaKesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan Selat Malaka. Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.

Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya.

Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.

Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya (Said a, 1981:187). Sultan Ali Mughayat Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatra, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.

Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15 (Said a, 1981:168).

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain :

Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain.
Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara.
Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat.
Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.

Sepeninggal Sultan Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Kambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66).

Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir (Said a, 1981:199).

Penggambaran Kekuatan Militer Kesultanan Aceh Darussalam

Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.

Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.

Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.

Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579 (Said a, 1981:205).

Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.

Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.

Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.

b. Masa Keemasan di Masa Sultan Iskandar Muda

Ketika Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik (Isa Sulaiman, eds. 2003:5). Mengenai hubungan perdagangan, de Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang Belanda, meminta kepada Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, de Houtman berjanji akan membantu Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammaluntuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan antara Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal dan de Houtman mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tidak sopan. Frederick de Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam.

Salah satu tindakan dusta yang dilakukan Frederick de Houtman adalah ketika Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni antara Moskow (Rusia) sampai dengan Venezia (Italia). Akan tetapi Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil, bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja (karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Bataafsche Republik.

Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederick de Houtman. Konon, lima orang anak buah kapal Frederick de Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke Pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatra dan Srilangka, Cornelis de Houtman, saudara laki-laki Frederick, berkelakuan tidak sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut.

Kekejaman orang-orang Belanda belum berhenti. Tidak lama setelah peristiwa memalukan di Pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus dengan Aceh, kerugiannya teramat besar, selain keamanan pelayaran laut, juga sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis.


Jalur Perdagangan Aceh pada Abad ke-17

Ketika Portugis dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, untuk memimpin Pedir yang telah berhasil ditaklukkan.

Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.

Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.

Sultan Ali Ri`ayat Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari Bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan.

Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.

Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.

Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat.

Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok, tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang (Said a, 1981:282).

Setelah berjaya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain :

Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di sebelah-menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu sehingga tidak mungkin kemasukan taktik licik pemecah-belah “devide et impera” yang diterapkan kaum penjajah dari Barat.
Memukul Johor supaya tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda.
Memukul negeri-negeri di sebelah timur Malaya, sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain.
Memukul Portugis dan merampas Malaka.
Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudera ke satu pelabuhan di Aceh, atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan (Said a, 1981:285).

Semenjak Sultan Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tamiang disusun kembali, dan di sebelah barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal, Paseman, Tiku, Pariaman, Salida, dan Inderapura, kembali dipercayakan kepada pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam.

Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan 1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah,Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan Aceh Darussalam.

Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain.

Ekspedisi Milter Sultan Iskandar Muda

Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, mau tidak mau Malaka dan Portugis harus dikalahkan dan untuk itu rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada 1629 di mana angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya.

Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.

Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

C. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.

Beberapa Peninggalan Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang Masih Tersisa

Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91). Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain :

Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.
Rebut lagi Aceh Besar.
Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97).

Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.

2. Silsilah

Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam :

Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)

Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)

Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)

Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)

Sulthan Muda (1575)

Sulthan Sri Alam (1575-1576)

Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)

Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)

Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)

Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu (1596-1604)

Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)

Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)

Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)

Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri Alam (1641-1675)

Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)

Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)

Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)

Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)

Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)

Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)

Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)

Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)

Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)

Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)

Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)

Sulthan Badr al-Din (1781-1785)

Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)

Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)

Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)

Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)

Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)

Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)

Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)

Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)

Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)

Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)

( Catatan : Sulthan Aceh Ke-29 dan 31 adalah orang yang sama )

3. Wilayah Kekuasaan

Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.


Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar Abad ke-14 dan 15 Masehi

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah Aceh Raja

Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:

Sagoe XXII Mukim,

Sagoe XXV Mukim

Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.

2. Daerah Luar Aceh Raja

Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.

3. Daerah yang Berdiri Sendiri

Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3)

4. Sistem Pemerintahan

Ketika dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1577-1589), Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Qanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada Al-Quran dan Hadits yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya, terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional.

Pada era kepemimpinan Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan diperintah oleh Sultan dengan bantuan lima orang besar (tokoh-tokoh yang dihormarti), bendahara, empat syahbandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang di mana setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang dipergunakan oleh para hulubalang (Said a, 1981:218-219).

Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama rakyat (sipil), kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta Alam yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya.

Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, Adat Makuta Alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syara`. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada dua yakni hukum Islam dan hukum adat.

Dalam makalah bertajuk “Ichtisar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda” (1961) yang ditulis oleh A. Hasjmy disebutkan, susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan Sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain:

Pembebasan orang dari segala macam hukuman.
Membuat mata uang.
Memperoleh hak panggilan kehormatan “Deelat” atau “Yang Berdaulat”.
Mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan perang.

Mata uang Kesultanan Aceh Darussalam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain:

1. Majelis Musyawarah

Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A`am (Menteri Pertama), dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum cerdik-pandai.

2. Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung)

Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadhi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik-pandai.

3. Majelis Wazir (Dewan Menteri)

Sultan Aceh Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A`am (Menteri Pertama) bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan.

Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai Pemimpin Tertinggi Kepolisian yang dibantu oleh Kepala Polisi Negara selaku wakilnya. Ibukota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam (termasuk istananya) berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Teuku Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh dua orang Sekretaris Kesultanan yang terdiri dari dua gelar, yaitu (1) Teuku Keureukon Katibumuluk Sri Indrasura (jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara), dan (2) Teuku Keureukon Katibulmuluk Sri Indramuda (semacam Ajun Sekretaris Negara) (Hasjmy, 1961:2).

5. Kondisi Sosial-Ekonomi

Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang bermatapencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kupang, pardu, dan tahil (Said a, 1981:219).

**********

Referensi :

Hasjmy, A. 1961. Ichtiar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh: Tidak Diterbitkan.
Langen, van, K.F.H. 1986. Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan. Alih Bahasa oleh Aboe bakar. Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh
Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Said, Mohammad, H., a. 1981. Aceh Sepanjang Abad (Jilid Pertama). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan.
_______, b. 1985. Aceh Sepanjang Abad (Jilid Kedua). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan.
Sufi, Rusdi & Wibowo, Agus Budi, a. 2006. Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
_______, b. 2004. Ragam Sejarah Aceh. Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Sulaiman, Isa. 1997. Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
_______, & A.R., Madjid, A. (eds.). Belanda dan Aceh, Sebuah Bibliografi Sejarah. Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh.

Sumber Foto:

Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Media.

0 komentar

Advertise

About Us

Panglima Polem

5 tempat wisata di Aceh yang menakjubkan

” 5 tempat wisata di Aceh yang menakjubkan ”

Kesultanan Aceh Darussalam

Akhirul Kalam

sayang

Category

Wikipedia

Join US on Facebook

Total Tayangan Halaman

Arsip Blog

MOST RECENT

laba2

Foto Bersama

Content right

About Me

Contact

Followers

Social Icons

Bahasa

Catwidget4

topads

Popular Posts

Like on Facebook

Become our Fan